PKS, Fraksi Idaman RRI

Oleh: Sapta Pratala *)

 

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tampaknya merupakan fraksi favorite untuk diberitakan di portal berita rri.co.id  yang merupakan portal berita online milik Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI).

Tulisan pendek ini akan membandingan jumlah berita di portal berita rri.co.id yang memuat kegiatan atau pernyataan antara Fraksi PKS dengan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Fraksi PDIP), Fraksi Partai Golongan Karya (Faksi Golkar), Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Fraksi Gerindra) dan Fraksi Partai Nasional Demokrat (Fraksi Nasdem).

Pemilihan Fraksi PDIP, Golkar dan Gerindra dengan pertimbangan bahwa jumlah kursi ketiga partai tersebut masing-masing terpaut relatif jauh dengan kursi perolehan PKS (50 kursi) sementara FPDIP (129), Golkar (85) dan Gerindra (78), pada periode 2019-2024.

Asumsi awam yang umum adalah bahwa partai penguasa dan partai paling banyak memperoleh kursi di Parlemen yaitu PDIP akan merupakan Fraksi yang banyak diberitakan oleh RRI. Biasanya sang penguasa akan mendikte media yang dibiayai oleh negara, sebagaimana dulu pada masa Orde Baru, RRI dan TVRI dalam kendali sepenuhnya Golkar. Sedangkan Partai Nasdem dimasukan di sini dengan pertimbangan bahwa Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johny G Plate bernaung dipartai ini. Sekali lagi “logika awam” mengatakan bahwa RRI akan lebih banyak memberitakan kegiatan partai sang menteri.

Saya memulai penelusuran dengan membuka situs portal berita rri.co.id. Pada mesin pencarian (searching) saya ketik berturut-turut nama-nama fraksi yaitu Fraksi PDIP, Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi Nasdem dan Fraksi PKS. Dengan mengklik nama-nama fraksi itu itu kemudian muncul sejumlah berita (20 berita), dan bila di klik akan muncul 20 berita lagi. Dari segi waktu batasan tayang/ terbit berita adalah mulai 1 Januari 2021 sampai dengan 30 April 2021.

Dengan batasan nama fraksi dan waktu tersebut muncul data jumlah judul berita sebagai berikut:

Jumlah Judul Berita yang Mewartakan
Kegiatan/Pernyataan Fraksi Di DPR RI
Di Portal berita rri.co.id
Januari-April 2021

Dari data tersebut terlihat bahwa jumlah berita yang mewartakan kegiatan atau pernyataan Fraksi PKS adalah yang terbanyak pada empat bulan terakhir. Pada bulan Januari 2021 jumlah berita yang mewartakan Fraksi PDIP setara dengan Fraksi PKS, 19 judul. Jumlah berita Fraksi PDIP bisa menjadi tinggi karena pada saat itu banyak isu negatif yang melibatkan anggota FPDIP. Hampir separuh berita Fraksi PDIP pada bulan Januari 2021 bernuansa negatif dan tidak menguntungkan bagi kepentingan PDIP, Fraksi PDIP seakan menjadi bulan-bulan rri.co.id  berkaitan dengan isu Harun Masiku, penolakan vaksinasi oleh anggota Fraksi PDIP Ribka Ciptaning, dan isu korupsi bansos. Beberapa judul berita fraksi PDIP antara lain adalah: “Tolak Vaksin, Ribka ‘Ditendang dari Komisi IX”, “Dirotasi, Ribka: Lucu, Dokter Disuruh Urus Minyak” dsb. Sementara 19 judul berita PKS relatif bersih dari isu miring dan semuanya menguntungkan citra PKS.

Sedangkan jumlah berita Fraksi Gerindra  pada bulan Februari 2021 melebih dari jumlah berita di PKS karena hampir separuh (7 judul) beritanya berisi pernyataan tokoh Papua  Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Gerindra Yan Permenas Mandenas. Reporter RRI tampaknya mengikuti kunjungan Yan Mandenas ke Papua. Dalam waktu enam hari 19 Feb-25Feb 2021, RRI mengeluarkan 7 berita pernyataan politisi Gerindra itu. Ketujuh berita ini sekadar berita kegiatan seremonial sang wakil rakyat di daerah konstituenya.

Tokoh politisi yang paling mendapat perlakuan istimewa dari RRI adalah di bulan Maret dan April adalah Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini. Pada bulan Maret, misalnya, Jazuli diundang ke RRI untuk sebuh acara “Bincang Khusus” di situ Jazuli menelorkan tiga berita. Sedangkan pada bulan April Jazuli diundang lagi dalam acara “Bincang Khusus” kali ini juga menelorkan tiga berita dengan tema ibadah puasa. Jazuli Juwaini selama bulan Maret 2021 telah menjadi sumber berita sebanyak 11 kali dan untuk bulan April paling tidak 10 kali namanya dikutip sebagai sumber berita.Ini adalah jumlah tokoh yang dikutip sebagai sumber berita terbanyak sepanjang tahun ini di rri.co.id. Jika kondisi ini bertahan sampai akhir tahun, Jazuli mungkin bisa ditetapkan sebagai “man of the year”.

Sejak kapan Fraksi PKS mendominasi berita politik RRI? Hal ini perlu penelitian lebih lanjut. Namun data tersebut diatas menunjukan bahwa fakta dilapangan berbeda dengan asumsi umum yang dipahami oleh para pengamat media. Asumsi umum yang dipahami secara luas adalah bahwa di negara berkembang penguasa politik akan cenderung untuk mendikte isi media, khususnya penyiaran publik. Sebaliknya pengelola media, khususnya penyiaran publik, akan cenderung berusaha menyenangkan penguasa politik dengan membuat berita yang menyenangkan politisi penguasa. Hubungan antara media dan para politisi berkaitan erat terutama dengan masalah keuangan dan karir individu pengelola penyiaran publik.

Namun asumsi umum ini seakan terbantahkan dengan data diatas dimana justru partai penguasa tidak mendapat liputan yang dominan. Presiden Joko Widodo yang berasal dari PDIP dan merupakan penguasa politik tertinggi di negeri ini, tapi Fraksi PDIP tidak mendapat liputan yang wajar. Menteri Kominfo Johny G Plate sebagai penguasa bidang media masa dan secara politis berpengaruh pada RRI, partainya tidak mendapaat liputan yang berarti. Johny G Plate sering dikritik karena salah ucap menyebut LPP dengan Lembaga Penyiaran “Pemerintah”, drjingga banyak yang menduga hal itu sikap yang ingin menguasai RRI dan TVRi, namun ternyata partai NasDem sangat sedikit diliput RRI. Begitu pula Meutya Hafids sebagai Ketua Komisi I DPR RI yang merupakan Komisi penentu budget RRI, partainya, Partai Golkar tidak mendapat liputan yang wajar.

Paragrap diatas tidak bermaksud mengatakan bahwa RRI harus membuat liputan yang banyak untuk partai-partai penguasa tersebut. Namun yang ingin disampaikan disini bahwa  hal ini merupakan suatu indikasi bahwa ada alasan yang sangat kuat atau ada motivasi yang sangat kuat pada diri pengurus atau pengelola RRI untuk “berani” melawan kepentingan para penguasa tersebut. Dengan kata lain ada ideologi yang sangat kuat dikalangan pengurus RRI untuk bersikap anti kepada penguasa.

Sejauh mana sikap anti penguasa itu apakah kuat atau lemah, yang jelas data pada tabel diatas merupakan hal yang bertentangan dengan salah satu janji (prasetya) para angkasawan Radio Republik Indonesia (RRI) dalam mengarungi tugas yang tertuang dalam Tri Prasetya RRI yang berbunyi sebagai berikut:

“Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa Proklamasi 17 Agustus 1945.”

*) Pengamat Media Penyiaran Publik Indonesia, bisa dihubungi melalui email: sa.pratala@gmail.com