Netralitas LPP RRI Terancam, ADA APA RRI DAN PKS?

Oleh: Sapta Pratala *)

Beberapa jam setelah terjadi ledakan bom di Makasar, pukul 09.28 WIB, Minggu 28 Maret 2021, Radio Republik Indonesia (RRI) dalam portalnya di “rri.co.id” menurunkan berita berjudul “Jazuli Mengutuk Aksi Bom Bunuh Diri Makasar” (14.25 WIB). Siapakah Jazuli? Jazuli Juwaini adalah Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR RI. Tiga jam kemudian portal yang sama menurunkan berita “Fraksi PKS Mengutuk Ledakan Bom Makassar” (17.00) dengan narasumber Anggota DPR RI Fraksi PKS Yusuf Bukhori. Sangat menarik untuk disimak bahwa dalam waktu sekitar 8 jam, dua orang Fraksi PKS cepat memberikan respon apa yang terjadi.

Mengapa yang diberitakan oleh RRI adalah suara dari dua politisi PKS? Apakah partai lain tidak memberikan pernyataan? Atau mengapa bukan Ketua DPR atau Ketua MPR atau unsur pimpinan dari kedua lembaga itu? Atau pimpinan Komisi DPR RI yang membidangi masalah terorisme? Mengapa harus dua politisi PKS? Saya pun mencoba untuk melacak apakah RRI juga minta tanggapan dari politisi dari partai lain? Ada beberapa berita berkaitan dengan Bom Makasar yaitu pernyataan dari Ketua MPR Bambang Soesatyo, anggota DPR dari Partai Golkar, Ketum PKB Muhaimin Iskandar dan Ketum PAN Zulkifli Hasan. Namun tanggapan itu setelah pernyataan PKS muncul. Bambang Soesatyo dan anggota Golkar muncul satu hari setelah bom Makasar (Senin, 29 Maret).

Saya pun jadi tergelitik untuk melihat bagaimana RRI memberitakan para tokoh politik dari berbagai partai politik yang ada di DPR RI. Saya kemudian mulai mengetik nama “Ketua Fraksi PKS di DPR RI Jazuli Juwaini” pada mesin pencarian (searching) pada portal “rri.co.id”. Maka munculah 20 berita tentang Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini sejak 1 Januari 2021 lengkap dengan foto berbagai pose. Di bawah daftar 20 berita tersebut terdapat tombol “Muat Data Sebelumnya”. Tombol itu saya klik lagi, maka muncul lagi 20 berita tentang sang ketua fraksi partai Islam itu, saya klik lagi, muncul kurang dari sekitar 15 berita yang lain tentang politisi PKS dari Banten lagi lengkap dengan berbagai fotonya. Luar biasa. Tapi ketika saya ketik “Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR RI Azis Syamsudin”, hanya ada 4 berita, itupun berita tahun 2020. Ketika saya ketik “Ketua Fraksi PDIP di DPR RI Utut Adianto”. Hasilnya? Nihil alias tidak ada satu beritapun tentang Utut Adianto. Aneh. Saat saya ketik “Ketua Fraksi Nasdem DPR RI”ada sejumlah berita namun hanya 2 yang berkaitan dengan Partai Nasdem.

Saya mencoba membandingkan dengan portal berita lain yaitu Kompas.com dengan mengetik “Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini”. Muncul beberapa berita namun hanya 1 judul berita untuk tahun 2021. Begitu pula portal berita Tempo.co hanya memuat 1 judul berita untuk tahun 2021 untuk sang ketua fraksi tersebut.

Kembali ke portal “rri.co.id”, Saya makin tertarik untuk mencari data yang lebih jauh. Untuk memudahkan pencarian saya membatasi pencarian berita. Pertama, dari segi waktu batasanya hanya berita di bulan Maret 2021, karena ketika saya menelusuri pertama kali dibulan Maret. Kedua, kategori berita yang saya cari adalah “berita dengan narasumber/ sumber berita politisi”. Politisi di sini di luar pejabat pemerintah, presiden, menteri, gubernur dsb. Pernyataan Airlangga Hartarto, misalnya, akan saya kesampingkan jika ditulis sebagai Menko Perekonomian, namun saya masukan jika sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

Agak sulit untuk menelusuri berita dengan kategori tersebut, (berita dengan narasumber politisi, bukan sebagai pejabat pemerintah, dibulan Maret). Kategori ini tidak bisa dientry dalam mesin pencarian (searching), selain itu sejumlah file yang ada tidak bisa dibuka. Oleh Karena itu saya mencari secara manual dengan mengulik berita-berita dengan narasumber politisi pada bulan Maret dengan memasukan entry beberpa isu politik seperti “Presiden 3 Periode”, “Bom Makasar”, “Impor Beras”, atau nama-nama tokoh politisi pada portal rri.co.id. Dari situ muncul sejumlah berita yang merupakan tanggapan para politisi tentang berbagai isu yang berasal dari berbagai partai politik. Dari tanggapan itu satu per satu saya inventarisasi berita. Ketika mengklik berita dengan narasumber Ketua Umum PDIP Megawati, misalnya, juga akan terhubung dengan sejumlah berita tentang PDI lainya. Ketika mengklik tanggapan dari politisi PKS akan terhubung dengan sejumlah berita yang berkaitan dengan PKS dst.
Namun dalam metode ini, saya membatasi untuk mengesampingkan isu mengenai konflik di Partai Demokrat (PD). Berita tentang PD sangat banyak dan mendominasi (sekitar 60 judul berita). Berita tentang PD saya ambil sepanjang tidak berkaitan dengan konflik internal. Saya menilai berita tentang PD harus dipisahkan karena bersifat ekstraordinary dan bisa merupakan bahan kajian tersendiri. Akhirnya terkumpul lebih dari 90 judul berita dari portal rri.co.id dengan kriteria berita: narasumber/sumber berita politisi dari partai politik di bulan Maret.

Dari lebih dari 90 berita dengan narasuber politisi dari partai politik itu saya menemukan bahwa selama bulan Maret 2021, portal rri.co.id telah memberitakan politisi PKS sebanyak 21 kali; politisi PDIP 21 kali; politisi Golkar 18 kali; Gerindra (8) PKB (7); Nasdem (4), dan Demokrat (3). Dari 21 kali berita dengan narasumber politisi PKS, hanya dua orang yang tidak disebutkan sebagai politisi PKS. 19 Orang disebutkan bahwa mereka adalah politisi PKS lengkap dengan jabatanya. Misalnya Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR RI Jazuli Juwaini. Yang tidak disebutkan sebagai politisi PKS misalnya Wakil Ketua MPR Hidayat Nurwahid.

Sedangkan politisi PDIP yang disebut dengan jabatan lengkap (11 kali), sedangkan yang tidak disebutkan jabatanya di partai sebanyak 6 kali. TB Hasanundin misalya disebut sebanyak 5 kali, namun hanya 1 kali disebut sebagai politisi PDIP, selebihnya hanya disebut sebagai anggota Komisi I atau tokoh Sunda atau ahli pencak silat. Puan Maharani dikutip 5 kali namun hanya satu kali disebut sebagai politisi PDIP. Begitu pula para politisi Golkar sebagian besar tidak disebut sebagai politisi Golkar. Ketua MPR RI Bambang Soesatyo disebut sebanyak 5 kali namun hanya satu kali disebut sebagai politisi Golkar. Dari 18 kali berita dengan narasumber politisi Golkar, yang tidak disebut sebagai politisi Golkar ada 8 orang. Di sini menunjukkan adanya perlakuan yang berbeda dari redaksi portal rri.co.id terhadap status jabatanya di partai politik. Politisi PDIP Ahmad Basarah misalnya dalam berita tanggal 15 Maret 2021 pukul 20.55 bahkan sama sekali tidak disebut jabatanya dan hanya disebut “Basarah” bukan Ahmad Basarah, sepanjang berita dari awal hingga akhir. Sementara politisi PKS selalu mengkap ditulis jabataan dan nama lengkapnya misalnya Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini, Ketua Fraksi PKS di DPRD Jakarta Yusuf Muchtar, Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Hermanto.

Bila kita rangkum, pada bulan Maret 2021, portal rri.co.id telah mewartakan sejumlah berita dengan narasa sumber Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini sebanyak 11 kali, sementara pada periode yang sama Ketua DPP PDIP Megawati Sukarnoputri sebanyak 5 kali, politisi PDIP lainya TB Hasanudin juga memperoleh porsi berita sebanyak 5 kali. Namun sekali lagi TB Hasanudin hanya disebut 1 kali sebagai poltisi PDIP selebihnya disebut Komisi I, atau Tokoh Sunda atau tokoh pencak silat. Urutan berikutnya dalah Bambang Soesatyo (Ketua MPR) yang diliput sebanyak 5 kali dalam bulan Maret lalu.

Daftar Nama Tokoh Parpol sebagai Narasumber Berita RRI
pada portal rri.co.id Bulan Maret 2021

Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakli Ketua DPR RI Muhaimin iskandar, Airlangga Hartarto (Ketua Umum Golkar) dan Meutya Hafid (Ketua Komisi I). Masing-masing disebut sebagai narasumber berita sebanyak 4 kali. Puan Maharni hanya satu kali disebut sebagai politisi PDIP. Sementara Meutya Hafid dua kali disebut sebagai politisi Golkar dan dua kali disebut sebagai Ketua Komisi I.
Menarik untuk disimak di sini munculnya nama Wakil Ketua Komisi I DPR RI TB Hasanudin dan Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid. Keduanya adalah unsur pimpinan dari Komisi I yang merupakan mitra dari Radio Republik Indonesia.

Ada sejumlah nama yang disebut tiga kali sebagai sebagai sumber berita yaitu Hidayat Nurwahid, Yanuar Arif Wibowo (keduanya adalah politi PKS di DPR RI) dan Jazuli Wafaid (PKB). Selebihnya mereka hanya menjadi nara sumber di dua berita atau bahkan hanya satu berita pada bulan Maret mereka dari Gerindra, Demokrat, Nasdem, PDIP, Golkar, PKS dan PPP.

Bila kita melihat lebih jauh isi berita dari lebih dari 90 berita pada bulan Maret dengan narasumber para politisi di portal rri.co.id terdapat hal-hal yang menarik untuk melihat relasi RRI dan PKS. Sebagai contoh: Berita dengan nara sumber (sumber berita) Megawati mengenai isu Presiden 3 periode adalah pernyataan terbuka Megawati dalam isu tersebut. Dimana semua media bisa mengakses/meliput. Sehingga, semua media (tidak hanya rri.co.id) yang memberitakanya. Begitu pula dengan berita dengan narasumber Airlangga Hartarto, dimana Ketum Gokar itu berbicara secara terbuka yang bisa diakses dan diliput oleh semua media.

Berkaitan dengan fraksi PKS, disamping terdapat sejumlah berita yang secara obyektif bisa diakses oleh semua media massa, RRI pada bulan Maret juga mengundang secara khusus ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini dalam acara “Bincang Khusus” di RRI Pro-3 12 Maret 2021. Dari acara itu muncul berita seperti “Peran Tokoh Islam di Indonesia Berpengaruh Besar”; “Umat Muslim Indonesia Harus Mendapatkan Pembinaan”; “PKS: Umat Islam Tidak Boleh Terbawa Oleh Digitalisasi”. Tiga berita ini sejauh saya pelajari tidak terdapat “news peg”. Dalam dunia jurnalistik news peg (cantelan berita) adalah unsur penting untuk menilai suatu berita: apakah suatu berita memiliki kaitan dengan peristiwa yang sedang terjadi atau tidak. Makin tinggi kaitan suatu berita dengan peristiwa yang sedang terjadi makin tinggi nilai beritanya. Makin rendah kaitan berita itu dengan peristiwa yang sedang hangat/aktual makin rendah pula nilai berita. Tiga berita tersebut tidak menjelaskan “news peg” atau kaitan antara berita yang ditulis dengan konteks peristiwa aktual. Dengan demikian maka Bincang Khusus yang menghadirkan Ketua Fraksi PKS tersebut patut dipertanyakan dalam kaitan berita atau informasi apa Jazuli di undang. Tidak ada sesuatu peristiwa atau berita yang mendesak dan mengharuskan RRI mengundang secara khusus seorang ketua Fraksi PKS.
Dari banyaknya berita yang bersumber dari politisi PKS dan dari undangan RRI kepada ketua PKS yang tidak memiliki kaitan dengan pemberitaan, patut dipertanyakan tentang segala keistimewaan dan kemewahan yang diberikan RRI kepada PKS.

UU No 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, PP No 11 tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik, PP No 46 tahun 2021 tentang Postelsiar memiliki kesamaan dalam pengaturan isi siaran LPP RRI bahwa RRI harus “bersifat independen dan netral”. Dalam Penjelasan PP No 11 tahun 2005 juga disebutkan agar RRI tidak lagi sebagai “corong pemerintah”. Kini RRI memang bukan corong pemerintah namun justru mengindikasikan adanya upaya untuk menjadi “corong partai politik tertentu”.

Tulisan ini hanya sebagai awal dari penelitian selanjutnya yang bisa dilakukan oleh masyarakat luas atas pemberitaan yang dilakukan oleh LPP RRI. Sebagai warga negara yang baik, patut kita terus mengawasi RRI agar tidak dibawa ke arah politik tertentu. Marilah kita kawal pemberitaan LPP RRI agar lebih profesional dan netral sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

*) Pengamat Media Penyiaran Publik Indonesia, bisa dihubungi melalui email: sa.pratala@gmail.com