UNDANGAN DISKUSI PUBLIK “Kode Etik Filantropi Mediamassa”


Term Of Reference
Sosialisasi dan Diskusi Publik KODE ETIK FILANTROPI MEDIAMASSA

Latar Belakang

Media telah memainkan peranan penting dalam kegiatan kedermawanan sosial (filantropi) yang
berkembang pesat di Indonesia dalam 15 tahun terakhir. Selain berperan dalam memberitakan
berbagai persoalan, musibah dan bencana yang terjadi di masyarakat, media juga sukses mencetak
dirinya sebagai ‘mesin pengumpul sumbangan” yang efektif. Selai nya dalam menggalang
sumbangan, juga ditemui beragam persoalan akuntabillitas di media pengelola sumbangan.
Misalnya, penggunaan rekenening perusahaan dan pribadi untuk menampung sumbangan, tidak
membuat dan menyampaikan laporan hasil penggalangan sumbangan, sampai tiadanya akses dan
keterlibatan masyarakat untuk memberikan masukan, mengontrol serta mengawasi pengelolaan
sumbangan. Selain itu, juga ditemukan beragam persoalan yang terkait etika dan hukum. Misalnya,
Pemanfaatan sumbangan dari publik untuk kegiatan CSR perusahaan media, penyaluran sumbangan
untuk kepentingan partai dan tokoh politik tertentu, serta penggunaan gambar-gambar bencana/
musibah sebagai sarana promosi program secara berlebihan.

Untuk mengatasi persoalan ini, dewan pers memfasilitasi para pengelola sumbangan di media
sepakat untuk merumuskan kode etik filantropi media massa. Kode etik ini diperlukan karena
Undang-Undang Pers, kode etik jurnalistik dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program
Siaran (P3SPS) tidak mengatur soal penghimpunan dana masyarakat oleh media.Kode etik ini
dirumuskan oleh tim perumus yang terdiri atas perwakilan pengelola sumbangan masyarakat di
media cetak, elektronik dan website/ siber. Draft kode etik yang dihasilkan kemudian disosilisasikan
kepada masyarakat dan asosiasi perusahaan serta profesi media melalui website dewan pers, milist
dan lokakarya untuk mendapatkan masukan. Draft kode etik ini selanjutnya ditetapkan dalam rapat
pleno dewan pers pada 11 Januari 2013 sebagai salah satu peraturan dewan pers. Kode etik
filantropi media massa ini diharapkan bisa menjadi pedoman umum, rujukan dan instrumen edukasi
bagi Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa dalam penggalangan/penerimaan,
pengelolaan, serta penyaluran sumbangan masyarakat. Selain itu, kode etik ini juga berfungsi
sebagai regulasi internal yang mengikat bagi praktisi media saat menjalankan kegiatan filantropi.

Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya pengelola sumbangan di media massa,
terhadap substansi kode etik filantropi mediamassa, Dewan Pers bekerja sama dengan PFI dan PIRAC
akan menggelar sosialisasi sekaligus peluncuran kode etik filantropi media massa. Sosialisasi ini juga
diharapkan bisa menjadi sarana pembelajaran dan peningkatan kesadaran pengelola sumbangan di
media massa di Indonesia mengenai pentingnya profesionalisme dan akuntantabilitas dalam
pengelolaan sumbangan publik.

Waktu dan Tempat kegiatan

Kegiatan ini ini akan dilaksanakan pada:
Hari/Tanggal : Rabu, 6 Februari 2013
Waktu : Pukul 08.30 – 12.00 wib
Tempat : Ruang Seminar Perpustakaan Lantai III, Gedung Teresa Kampus Fisip UAJY
Jl. Babarsari No. 6 Yogyakarta

Peserta kegiatan

Kegiatan ini akan diikuti oleh 100 peserta aktif yang berasal dari: Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Pemerhati Media, Media massa, Instansi pemerintah, dan Lembaga sosial Lainnya.

Pelaksana Kegiatan
Kegian ini diselenggarakan oleh PFI dan PIRAC bekerjasama dengan Masyarakat Peduli
Media (MPM) Yogyakarta dan didukung oleh TIFA Foundation.

Konfirmasi/informasi lebih lanjut bisa menghubungi:
Widodo Iman Kurniadi
Masyarakat Peduli Media (MPM)
Jl. Ontorejo Gang Parikesit No. 97 Wirobrajan Yogyakarta
Telp : 0274 – 6549445 HP. 0815 697 3022;
Email: mpm_jogja@yahoo.co.id / widodo_iman@yahoo.co.id

 

lebih lengkap bisa unduh TOR Sosialisasi Kode Etik Filantropi Media Massa

 

 

 

 

Leave a Reply