Temu Nasional TV Komunitas Ke-2

Sesuai dengan peta jalan (roadmap) migrasi penyiaran dari analog ke digital yang disusun Pemerintah, tahun 2012  semestinya sudah mulai dilakukan simulcast (siaran dengan menggunakan analog dan digital sekaligus) di beberapa zona layanan. Telah selesainya proses seleksi LP3M untuk beberapa zona layanan merupakan tanda bahwa target penyelenggaraan simulcast yang akan dimulai pada 2012 tampaknya akan benar-benar terwujud.  Simulcast adalah masa transisi dari sistem penyiaran analog menuju tercapainya era digital penuh (fully digital). Adapun masa fully digital itu sendiri diharapkan dapat tercapai pada tahun 2018.

 

Era digitalisasi penyiaran pada satu sisi menawarkan banyak daya tarik seperti efisiensi frekuensi, peningkatan kualitas layanan audio dan video melalui siaran televisi digital terestrial, dan semakin banyaknya saluran televisi sehingga memberi peluang besar bagi masyarakat untuk memilkih acara siaran televisi secara lebih beragam. Akan tetapi, bagi televisi komunitas era digitalisasi membawa ketidakpastian masa depan. Memang benar Permen Kominfo No. 22 Tahun 2012 secara eksplisit menyebutkan bahwa televisi komunitas akan mendapatkan saluran dari pihak TVRI. Namun, belum tergambar jelas bagaimana mekanisme mendapatkannya, dan besaran biaya yang harus dibayarkan oleh penyelenggara siaran televisi komunitas.

 

Di samping persoalan tersebut, digitalisasi penyiaran juga tetap mewariskan kesulitan yang belum terpecahkan sejak lahirnya PP No. 51 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas. Pasal 9 Permen Kominfo No. 22 Tahun 2011 secara tegas mengatur bahwa Lembaga Penyiaran Penyelenggara Program Siaran (LP3S) wajib mendapatkan izin dari Menteri, dan proses mendapatkannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku untuk itu. Padahal di situlah salah satu kesulitan utama yang dihadapi oleh televisi-televisi komunitas yang ada selama ini. Televisi komunitas yang hanya bermodalkan semangat pengabdian dipaksa untuk menempuh cara yang sama dengan televisi swasta dalam mendapatkan izin penyelenggaraan penyiaran. Kebijakan itu jelas tidak equal mengingat IPP yang diperoleh bagi pemohon izin televisi swasta dapat digunakan untuk mendapatkan keuntungan, sedangkan bagi televisi komunitas IPP hanya menunjukkan legalitas semata dan tidak memiliki pengaruh ekonomi baginya.

 

Masalah lain terkait dengan IPP adalah bahwa pihak Pemerintah sendiri tidak konskuen dalam menjalankan PP No. 51 Tahun 2005, terutama mengenai prosedur  perizinan. Bukti yang sangat nyata adalah proses perizinan radio komunitas di DIY, ternyata kemandegannya justru di Kemenkominfo. Sejumlah radio komunitas di Yogyakarta  yang sudah mendapatkan Rekomendasi Kelayakan (RK) dari KPID setempat tahun 2008 dan sudah dibawa ke FRB (Forum Rembug Bersama) ternyata sampai pertengahan 2012 belum juga keluar IPP.

 

Bertitik tolak dari pengalaman seperti itu, muncul kekhawatiran dari kalangan aktivis televisi komunitas akan masa depan mereka. Alasannya, di era penyiaran analog yang tingkat teknologi dan sistem manajemennya lebih sederhana saja sikap Pemerintah terhadap eksistensi penyiaran komunitas cenderung minimalis, apalagi kelak di era digitalisasi yang lebih kompleks permasalahan, nasib lembaga penyiaran komunitas bisa lebih tidak menentu.

 

Guna menghilangkan kekhawatiran mengenai masa depan televisi komunitas, diperlukan adanya kebijakan afirmatif dari Pemerintah yang benar-benar menjamin eksistensi mereka. Sejak awal mestinya ada kejelasan skenario Pemerintah dalam menjamin hak hidup televisi komunitas. Kebijakan itu tidak cukup hanya seperti tercantum dalam Permen Kominfo Nomor 22 Tahun 2011, tetapi perlu lebih rinci dan jelas. Jika aturannya normatif, hasilnya tidak akan jauh berbeda dengan  implementasi UU No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang sebenarnya menjamin keberadaan lembaga penyiaran komunitas equal dengan jenis lembaga lainnya, tetapi penerapannya jauh berbeda.

 

Berdasarkan latar belakang tersebut, Asosiasi Televisi Komunitas Indonesia beserta para pegiat media komunitas berencana menyelenggarakan “Temu Nasional Televisi Komunitas Ke-2” dengan tema pokok,”Masa Depan Televisi Komunitas di Era Digitalisasi Penyiaran” dengan memertemukan berbagai pihak yang berkepentingan. Temu Nasional ini diharapkan dapat menghimpun masukan yang berguna bagi proses penyusunan kebijakan publik guna menjamin masa depan televisi komunitas di era digitalisasi penyiaran.

 

Tujuan:

  • Membangun jaringan pendukung televisi komunitas di Indonesia.
  • Mendorong terbangunnya penguatan kelembagaan Asosiasi Televisi Komunitas Indonesia.
  • Mendorong lahirnya kebijakan bidang penyiaran yang menjamin hak hidup televisi komunitas di era digitalisasi penyiaran

Output :

  •  Adanya kelompok jaringan pendukung dari aktivis/lembaga terhadap keberadaan televisi komunitas di Indonesia.
  • Terbentuknya kepengurusan organisasi ATVKI

Dokumen rumusan usulan kebijakan yang menjamin hak hidup televisi komunitas di Indonesia pada era digilatisasi penyiaran

 

Peserta :

  • 28 Televisi komunitas (2 orang/tv komunitas)
  • 12 organisasi masyarakat sipil/LSM
  •  8 Kampus/Universitas yang memiliki program studi komunikasi.
  • Komisi Penyiaran Indonesia
  • Kemenkominfo
  • Pegiat/pemerhati media komunitas di Indonesia

*Target peserta 150 orang

 

Pelaksanaan :

Hari/tanggal  : Sabtu-Minggu, 13-14 Oktober 2012

Tempat              : Kompleks Jogja National Musium, Wirobrajan, Yogyakarta

Jl. Amriyahya No 1, Gampingan, Wirobrajan, Yogyakarta (depan Galery Amri Yahya

atau sebelah timur SMU Negeri 1 Yogyakarta)

Waktu                  : Sabtu, 13 Oktober 2012 mulai pukul 09.00-21.00 WIB

Minggu, 14 Oktober 2012 mulai pukul 09.00-13.00 WIB

 

Kegiatan :

1. Seminar Nasional  Hak Hidup Televisi Komunitas di Indonesia pada era Digitalisasi Penyiaran

Pembicara : 1. Amir Efendi Siregar

2. M. Riyanto (Komisi Penyiaran Indonesia)

3. Kemenkominfo

4. Darmanto (MPM)

2. Workshop-workshop

a. Perumusan usulan kebijakan bagi televisi komunitas

b. Programming televisi komunitas

c. Produksi siaran televisi komunitas

d. Manajemen pengelolaan televisi komunitas

3. Diskusi penguatan kelembagaan Asosiasi TV Komunitas

Fasilitator : Budhi Hermanto

* Jadwal terlampir

 

Pembiayaan Kegiatan:

  1. Setiap peserta yang memberikan kontribusi sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) yang diberikan pada saat daftar ulang peserta.
  2. Biaya transportasi dibiayai sendiri oleh masing-masing peserta.
  3. Partisipasi dari pengurus ATVKI, pegiat media komunitas, maupun organisasi masyarakat sipil.
  4. Dukungan lembaga lainnya.

 

Penyelenggara Kegiatan    : 

Asosiasi Televisi Komunitas Indonesia bekerjasama dengan Perkumpulan Masyarakat Peduli Media Yogyakarta.

Tim Sterring committee      : 1. Budhi Hermanto

2. Tomy W. Taslim

3. Irsyadul Ibad

4. Darmanto

5. Gunawan Yulianto

Tim Pelaksana/OC

Penanggungjawab               : Budhi Hermanto

Anggota Tim                     : 1.  Widodo Iman Kurniadi

2.  Nanung Arifin

3.  Bayu Hernawan

 

Sekretariat bersama : Kantor MPM Jl. Ontorejo, Gang Parikesit No. 97 Wirobrajan, Yogyakarta 55252

Telp/Fax.: 0274-417982  Email: mpm_Jogja@yahoo.co.id

 

Kontak Personal: Nanung (085 868 686 364) dan Widodo (085 228 892 988).

 

Jadwal Kegiatan Temu Nasional TV Komunitas ke-2

 

Waktu

Kegiatan

Pemateri/Fasilitator/

Penanggungjawab

Keterangan

Sabtu, 13 Oktober 2012
07.00-09.00 Pendaftaran ulang peserta Panitia
09.00-12.00 Seminar Masa Depan TV Komunitas di Era Digital Pembicara :1. Amir Efendi Siregar2. M. Riyanto

3. Darmanto

4. Kemenkominfo

12.00-13.00 Rehat siang Panitia Panitia menyediakan makan siang
13.00-17.00 Workshop-workshop
Workshop perumusan usulan kebijakan bagi televisi komunitas di Ruang 1 Fasilitator Budhi Hermanto Peserta membagi diri sesuai minat pada ruang yang telah disediakan
Workshop produksi siaran televisi komunitas Fasilitator Tommy W. Taslim -idem-
Workshop programming Fasilitator Harmen Hari -idem-
Workshop manajemen Fasilitator Darmanto -idem-
17.00-19.30 Rehat Panitia Panitia menyediakan  lokasi penginapan seadanya, peserta putra dan putri dipisah. Makan malam disediakan oleh panitia
19.30-22.00 Diskusi kelembagaan ATVKI- Evaluasi- Pematangan statuta kelembagaan- Pemilihan pengurus baru- Rumusan rekomendasi Fasilitator1. Budhi Hermanto2. Tomy W. Taslim

3. Irsyadul Ibad

22.00-00.00 Pagelaran Wayang Kulit “Tinglung” bersama Ki Mardi Kenci
Minggu, 14 Oktober 2012
09.00-11.00 Diskusi kelompok recana strategis dan rencana kerja (renstra) ATVKI Panitia dan fasilitator Peserta akan terbagi dalam beberapa kelompok, sesuai kebutuhan
11.00-12.00 Diskusi pleno draft rencana strategis dan rencana kerja ATVKI Pengurus baru ATVKI
12.00-13.00 Penutupan dan Makan Siang

 

Leave a Reply