Televisi (Bukan) Ruang Publik

Oleh : Fajar Junaedi (Dosen Prodi Komunikasi UMY)

Aksi jalan kaki yang dilakukan oleh Hari Suwandi dari Porong, Sidoarjo ke Jakarta pada pertengahan tahun 2012 awalnya berhasil memancing berbagai media massa baik cetak, elektonik maupun cyber untuk memberitakan. Apa yang dilakukannya mengingatkan khalayak dengan aksi serupa yang dilakukan oleh Indra Azwan, seorang pria 53 tahun dari Malang yang berjalan kaki dari Malang sampai ke Jakarta di awal tahun 2012 untuk menuntut janji Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono, untuk mengusut tuntas kasus kematian anaknya. Di tahun 1993 lalu, Rizki Andika anak dari Indra Azwan tewas ditabrak oknum polisi dan sampai tahun 2012 tidak ada kejelasan tentang peristiwa yang merenggut nyawa anaknya.
Tentu saja aksi yang dilakukan Hari Suwandi lebih menjual karena yang diprotes olehnya adalah kasus lumpur Lapindo atau lumpur Sidoarjo yang memiliki implikasi luas, baik pada korban maupun pihak-pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan bencana ini. Yang lebih menghebohkan lagi adalah ketika Hari Suwandi sesampainya di Jakarta justru balik badan dengan menyatakan minta maaf kepada keluarga Aburizal Bakrie. Dalam pengakuannya yang disiarkan oleh TVOne pada Rabu (25/7/2012) Hari Suwandi mengaku menyesal telah melakukan aksi unjuk rasa ini dan telah menjelek-jelekkan Keluarga Bakrie.
Sebenarnya penyebutan dengan memilih kata “Lapindo” dan “Sidoarjo” untuk menyebut kasus menyemburnya lumpur memiliki implikasi wacana yang berbeda. Dengan memilih kata “Lapindo” maka kasus menyemburnya lumpur yang menenggelamkan ratusan rumah ini adalah akibat dari kecerobohan yang dilakukan oleh Lapindo Brantas Inc di tahun 2006. Konsekuensinya adalah perusahaan ini harus menanggung kerugian pada korban semburan lumpur. Sebaliknya pemilihan kata “Sidoarjo” mengindikasikan makna bahwa musibah menyeburnya lumbur dari sumur Banjar Panji 1 di Porong, Sidoarjo pada tanggal 29 Mei 2006 adalah akibat bencana alam. Sebagai konsekuensinya, semburan yang kemudian berlanjut sampai dengan saat ini adalah menjadi tanggung jawab pemerintah.
Dengan analisis wacana, sebagaimana yang tersebut di atas terlihat bagaimana relasi kuasa (power) dan pengetahuan (knowledge) terjadi dalam penyebutan nama untuk bencana ini. Konsep wacana (discourse) dipopulerkan oleh Michael Foucault meneliti bagaimana wacana tertentu atau bentuk pengetahuan berhubungan dengan kekuasaan di dalam anggota masyarakat Relasi dua hal ini semakin terlihat dalam pemberitaan di media massa, terutama televise yang memiliki jangkauan luas dengan menggunakan spectrum penyiaran yang seharusnya menjadi milik publik. Permintaan maaf yang dilakukan Hari Suwandi meneguhkan pertanyaan apakah benar televisi menjadi ruang public. Eoin Devereux dalam bukunya Understanding The Media (2003) menyebutkan bahwa konglomerasi dalam bisnis media telah menyebabkan semakin hilangnya ruang publik di televisi (Devereux,2003:57). Selanjutnya menurut Tim O’Sullivan dalam era konglomerasi selalu ditandai, pertama pencarian keuntungan profit, kedua ideological senses of of values and beliefs untuk mendukung kapitalisme (O’Sullivan dan Devereux,2003:57).

Masyarakat Sipil dan KPI

Tentu yang patut ditunggu adalah langkah strategis Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam peristiwa ini. Penggunaan frekuensi yang pada hakikatnya milik public untuk mendukung kepentingan pemilik modal dari satu sisi dan mengabaikan suara korban lumpur Lapindo yang lain – yang masih konsisten memperjuangkan nasib mereka – perlu dikritisi. Jika pemanfaatan spectrum penyiaran seperti ini dibiarkan, maka hal ini akan menjadi preseden buruk bagi penyelenggaraan penyiaran yang berpihak kepada public.
(Disampaikan dalam Ngobrol Bareng “Media dan Lumpur Lapindo: Telaah Permintaan Maaf Hari Suwandi di Tv One, Senin, 6 Agustus 2012 di Jogja Nasional Muesum)

Leave a Reply