Diklat Keamanan Informasi dengan Perspektif E-Government

Unduh TOR Lengkap dengan klik/ salin tautan berikut >>  bit.ly/informasiaman2

Unduh Ketentuan mengikuti Diklat ini klik/ salin tautan berikut >> http://bit.ly/ketentuanDik

——————————-

Dengan berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 18/2016 tentang Perangkat Daerah, urusan bidang komunikasi dan informatika (Kominfo) yang semula menjadi bagian dari Dinas Perhububungan, Komunikasi, dan Informatika (Dishubkominfo), kini menjadi dinas tersendiri, yaitu Dinas Kominfo (Diskominfo). Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, keberadaan Diskominfo di sebagian besar Pemerintahan Daerah saat ini mendapat tambahan tugas untuk menangani urusan bidang statistik dan persandian. Sebelumnya, urusan statistik berada di bawah koordinasi BAPEDA, sedangkan persandian ditangani oleh Sekretariat Daerah.

Penambahan kedua fungsi itu tentu semakin memperberat beban bagi Diskominfo karena pemindahan urusan statistik dari BAPEDA dan persandian dari Sekretariat Daerah tidak otomatis disertai “bedhol” petugas yang sebelumnya menangani masalah tersebut. Hal itu menuntut kerja keras pimpinan Diskominfo untuk melakukan tata kelola dengan baik. Diskominfo dihadapkan pada dua tantangan. Pertama, harus mampu melakukan penyesuaian dan menyinergikan empat bidang urusan sekaligus, yaitu urusan bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian. Kedua, melakukan penataan SDM secara tepat dan sekaligus harus meningkatkan kualitasnya. Apalagi dalam kaitan dengan bidang persandian, dengan dialihkannya penanganan masalah tersebut dari Setda ke Diskominfo tentu mengalami perubahan orientasi.

Pada masa lalu, bidang persandian dikelola dengan pendekatan intelijen dan difungsikan untuk pengelolaan isu-isu strategis dengan pengguna utamanya adalah Pimpinan Daerah. Namun, dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi yang semakin canggih, pengiriman pesan rahasia dengan menggunakan sandi-sandi tertentu seperti morse dan lainnya semakin pudar. Oleh karena itu, kerja persandian dengan menggunakan pola lama kemudian semakin ditinggalkan. Akan tetapi, para pembuat kebijakan tampaknya tidak rela jika istilah persandian kemudian dikubur begitu saja dari khasanah Pemda dan karena itu perlu dilestarikan. Agar sesuai dengan tuntutan zaman, maka bidang persandian diarahkan untuk menangani masalah keamanan informasi di lingkungan Pemda. Dalam struktur organisasi Diskominfo Tipe B dan C yang meletakkan urusan persandian hanya setingkat seksi, pada umumnya berada di bawah bidang e-Government. Hal itu menegaskan bahwa keberadaan urusan persandian di Diskominfo dimaksudkan untuk menangani keamanan informasi terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Mengingat pada masa sebelumnya, urusan persandian menjadi domain Setda, dan kini beralih ke Diskominfo dengan orientasi baru maka untuk perbandingan baik juga disimak ketentuan yang ada dalam Peraturan Kepala (Perka) Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) No 7 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Daerah. Bidang/seksi persandian diharuskan menjalankan fungsi dan tugas pokok salah satunya yang terpenting adalah, penyediaan kebijakan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi (Lampiran B). Dalam tugas ini, bidang/seksi persandian diharuskan menyediakan kebijakan mengenai tata kelola persandian dan kebijakan operasioanl persandian.

Terkait dengan tata kelola persandian, bidang/seksi persandian harus menyediakan kebijakan mengenai: 1) Pengelolaan dan perlindungan informasi di Pemerintah Daerah; 2) Tata cara klasifikasi tingkat kerahasiaan informasi; 3) Pengendalian akses terhadap informasi; 4) Pengamanan jaringan komunikasi sandi. Sementara itu di dalam kebijakan operasional persandian, bidang/seksi persandian diharapkan mampu menyediakan kebijakan tentang: 1) Pengamanan jaringan komunikasi sandi; 2) Penanganan gangguan layanan persandian; 3) Pengelolaan password bagi pengguna layanan persandian; 4) pengamanan perangkat dan fasilitas pengolahan data dan informasi; 5) tindakan penanggulangan pengamanan informasi pasca bencana; 6) pelaksanaan Kontra Penginderaan dan jamming.

Mengingat tugas-tugas pokok tersebut dan keberadaan bidang/seksi persandian di lingkungan Depkominfo Provinsi, Kabupaten/Kota masih baru, maka dibutuhkan adanya berbagai pelatihan terkait bagi pegawai yang berada di bidang/seksi tersebut. Melalui pelatihan diharapkan mereka dapat meningkatkan kapasitas dan kapabilitas untuk menjalankan fungsi dan tugasnya menangani urusan bidang pemerintahan. Selain pelatihan- yang bersifat teknis, perlu juga adanya pembekalan secara konseptual tentang keamanan informasi dalam sudut pandang pemerintahan elektronik sehingga pengamanan informasi yang dilakukan tidak boleh berbenturan dengan UU KIP pada satu sisi dan pada sisi lain harus selaras dengan prinsip tata pemerintahan yang baik yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi.

Bertitik tolak dari latar belakang tersebut, Perkumpulan Masyarakat Peduli Media (MPM) Yogyakarta bekerja sama dengan Universitas Islam Indonesia (UII) berinisiatif untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan (diklat) di bidang keamanan informasi dalam perspektif e-goverment. Program pelatihan ini direncanakan diselenggarakan secara reguler dan berjenjang sehingga dapat membantu mengatasi permasalahan kompetensi SDM Dinas Kominfo di lingkungan Pemda yang bertugas menangani urusan bidang persandian. Diklat Angkatan I bersifat dasar dan akan diadakan pada bulan Desember 2017, sedangkan berikutnya akan digelar pada tahun 2018 dan seterusnya.

Unduh TOR Lengkap dengan klik di tautan berikut >>  bit.ly/informasiaman2

Unduh Ketentuan mengikuti Diklat ini bagi Dinas Komunikasi dan Informatika setempatdengan klik  di tautan berikut >> http://bit.ly/ketentuanDiklat

Leave a Reply