KOALISI Pernyataan Sikap Koalisi Pecinta Penyiaran Sehat Indonesia terhadap RUU Penyiaran Versi Baleg tertanggal 19 Juni 2017

KOALISI PECINTA PENYIARAN SEHAT INDONESIA

Pernyataan Sikap Koalisi Pecinta Penyiaran Sehat Indonesia terhadap RUU Penyiaran
Versi Baleg tertanggal 19 Juni 2017

Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran) sudah tidak sesuai dengan perkembangan teknologi penyiaran. Komisi I Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) karenanya telah menyusun draft revisi undang-undang penyiaran guna mengganti UU Penyiaran No. 32 Tahun 2002.

Hingga saat ini, telah terjadi banyak perubahan dalam draft yang disusun oleh Komisi I hingga versi Badan Legislasi (Baleg) DPR RI tertanggal 19 Juni 2017. Namun sayangnya, draft revisi UU Penyiaran versi Baleg jauh
dari harapan publik, dan karenanya-menurut Koalisi Pecinta Peyiaran Sehat
Indonesia-harus DITOLAK.

Setidaknya ada lima alasan yang membuat draft revisi UU Penyiaran versi Baleg harus ditolak. Kelima alasan tersebut adalah sbb.

1. Draft revisi UU Penyiaran versi Baleg tidak mencerminkan semangat demokratisasi penyiaran yang sudah diletakkan dengan relatif baik pada
UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Sebaliknya, draft versi Baleg lebih mencerminkan perselingkuhan antara otoritarianisme dan
neoliberalisme di bidang penyiaran.

a. Meskipun UU No. 32 Tahun 2002 belum mampu melahirkan
regulasi independen yang progresif, tapi undang-undang tersebut relatif demokratis dengan melahirkan regulator independen KPI/KPID. Sayangnya, dalam draft revisi UU Penyiaran versi Baleg, keberadaan KPI bukannya diperkuat, tapi justru
dilemahkan. Sebaliknya, regulator yang diperkuat adalah
pemerintah (dalam draft UU Pemerintah Pusat, pasal 11). Ini
bertentangan dengan semangat demokratisasi penyiaran, yang di
negara-negara demokratis diatur oleh lembaga negara independen,
bukan pemerintah.

b. Alih-alih memperkuat KPI sebagai regulator independen, draftrevisi UU Penyiaran versi Baleg juga memperlemah KPI dengan melahirkan regulator baru bidang penyiaran, yakni Organisasi Lembaga Penyiaran. Pasal 149 Ayat (1) menyatakan “Organisasi Lembaga Penyiaran merupakan satu-satunya wadah yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.” Dalam ayat (3) pasal tersebut dikemukakan bahwa ketentuan mengenai susunan Organisasi Lembaga Penyiaran ditetapkan oleh para lembaga penyiaran dalam anggaran dasar dan
anggaran rumah tangga. Dalam ketentuan lain draft undang-
undang ini, disebutkan peran Organisasi Lembaga Penyiaran,
diantaranya (1) Menjadi anggota Badan Migrasi Digital (Pasal 22
ayat 4); (2) Menjadi anggota Panel Ahli yang dibentuk KPI yang
bertugas memeriksa, meneliti, dan menangani pelanggaran P-3 dan
SPS (Pasal 70 ayat 1—6); dan Memutus penyelesaian pelanggaran P-3 (Pasal 70 ayat 7). Hal ini jelas melanggar azas pengaturan penyiaran demokratis. Memperkuat pemerintah sebagai regulator penyiaran saja sudah merupakan KESALAHAN BESAR karena pemerintah bukan lembaga negara independen sehingga membuka peluang abuse of power. Tapi kesalahan itu diperburuk dengan memasukkan lembaga penyiaran sekaligus sebagai regulator.

Dengan demikian, menjadi tidak berlebihan jika dikatakan bahwa
draft revisi UU Penyiaran versi Baleg ini mencerminkan
pengaturan penyiaran yang merepresentasikan sistem otoriter pada satu sisi dan neoliberal di sisi lain.

c. Draft revisi UU Penyiaran versi Baleg tidak mendukung prinsip diversity of ownership dan diversity of content, terutama jika diletakkan dalam kerangka pluralitas masyarakat
dan budaya Indonesia.

Sekurangnya, ada tiga hal berikut yang menunjukkan sikap Baleg ini.

i. Pemberlakuan Sistem Siaran Jaringan (SSJ) tidak
didefinisikan dengan jelas.

ii. Rendahnya muatan siaran lokal, dan bahkan muatan siaran
lokal bisa bersifat cross culture (pasal 78). Jika ini terjadi,
maka masyarakat dan budaya daerah tidak akan terepresentasi dengan baik. Sebaliknya, yang terjadi tetap seperti sekarang, yakni dominasi siaran Jakarta yang secara bersamaan menindas budaya dan kearifan lokal.

iii. Pembatasan kepemilikan lembaga penyiaran yang tidak
dirumuskan dengan tegas. Hal ini akan membuka peluang
bagi dominasi segelintir lembaga penyiaran yang menghancurkan keberagaman sebagaimana telah terjadi.

2. Draft revisi UU Penyiaran versi Baleg tidak mendukung upaya
membangun masyarakat yang produktif dan sehat. Hal ini jelas sekali dalam draft revisi UU Penyiaran versi Baleg yang menghapus laranganiklan rokok di media penyiaran yang termaktub dalam draft revisi UU
Penyiaran versi Komisi I. Sikap Baleg ini bertentangan dengan UU No. 11 tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak-hak Ekonomi Sosial Budaya.
Ia juga bertentangan dengan mandat Sustainable Development Goals (SDGs). Perlu diketahui, data WHO (2013) menyebutkan 144 negara dunia sudah membersihkan penyiarannya dari iklan rokok. Dalam hal ini,
Indonesia merupakan negara tertinggal.

3. Migrasi sistem siaran analog ke digital sangat pro kapital, pemilik modal besar dalam industri penyiaran, dibandingkan upaya untuk membangun
sistem siaran digital yang berpihak kepada kepentingan publik.

a. Penggantian penyelenggara multipleksing dari single ke multi.
Draft Baleg menetapkan bahwa lembaga penyiaran yang telah
mempunyai Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) dapat menjadi
penyelenggara multipleksing. Jika draft ini disahkan, maka ia
akan mengukuhkan dominasi siaran oleh sekelompok kapital besar.
Padahal selama ini lembaga penyiaran yang sudah ada gagal
merepresentasikan diri dalam melayani kebutuhan siaran
informasi dan hiburan yang sehat dan mencerdaskan. Sebaliknya,
tayangan yang tidak bermutu dan sekadar mengejar rating akan
semakin dominan dominan. Kombinasi antara penyelenggara
multipleksing dan lembaga penyiaran swasta akan memperburuk dominas siaran tidak bermutu dan sekadar mengejar rating.

b. Penyerahan digital dividend kepada swasta. Draft revisi UU
Penyiaran versi Baleg dengan tegas mengemukakan bahwa
kelebihan frekuensi pascamigrasi menjadi milik lembaga penyiaran
swasta ber-IPP (pasal 26). Hal ini jelas sangat merugikan negara
dan publik.Digital dividend mestinya bisa digunakan sebaik-
baiknya demi kepentingan bangsa dan negara, baik dari sisi
ekonomi, politik, maupun budaya.

c. Migrasi yang bersifat alamiah. Migrasi alamiah pada akhirnya
hanya menguntungkan segelintir pemilik modal sehingga akan
mengancam keragaman kepemilikan dan isi siaran. Ini akan
semakin buruk ketika LPP dan LPK tidak mendapatkan perlakuan secara khusus

 

4. Draf revisi UU Penyiaran versi Baleg belum mencakup kewajiban
lembaga penyiaran untuk menyiarkan isi siaran yang memberdayakan dan tidak menjadikan kelompok rentan (difabel, anak, perempuan,
kelompok miskin) sebagai objek. Praktik menjadikan kelompok rentan sebagai objek dalam isi siaran juga dilakukan dengan menjadikan kelompok rentan sebagai objek untuk menginspirasi. Revisi UU
Penyiaran perlu mendorong isi siaran yang mendidik khalayak menjadi masyarakat yang tidak menjadikan kelompok rentan sebagai objek atau objek inspirasi. Menjadikan penyandang disabilitas atau kelompok rentan
lainnya sebagai objek inspirasi sama saja mengeksploitasi kelompok ini sebagai produk siaran untuk mendulang untung dan menganggapnya sebagai liyan atau ‘tidak normal’. Perilaku pelaku penyiaran ini tidak
sesuai dengan CRPD yang telah diratifikasi oleh Indonesia serta undang-Undang no.8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas.

5. Siaran iklan yang besar (30%) yang dihitung selama satu tahun. (pasal 142). Banyaknya siaran iklan akan semakin membuat isi siaran dan masyarakat semakin tidak sehat.

Berdasarkan butir-butir tersebut, kami menuntut Komisi I dan Baleg DPR RI untuk membahas kembali draft revisi UU Penyiaran, dan mengembalikan sistem penyiaran kepada prinsip-prinsip sistem penyiaran yang demokratis.
Koalisi Pecinta Penyiaran Sehat Indonesia, terdiri dari 56 anggota yang dari beragam latar belakang seperti Lembaga Swadaya Masyarakat, Pusat Studi,
Program Studi/Departemen/Jurusan Ilmu Komunikasi di Indonesia, dan asosiasi profesi (terlampir), karenanya akan terus melakukan monitoring terhadap
pembahasan draft revisi UU Penyiaran untuk memastikan bahwa sistem penyiaran yang dibangun benar-benar mencerminkan prinsip demokrasi yang menjunjung tinggi diversity of content dan diversity of ownership.

Untuk itu, dalam waktu tidak lama, Koalisi Pecinta Penyiaran Sehat Indonesia akan
menyusun position paper terkait dengan draft revisi UU Penyiaran versi Komisi I maupun versi Baleg.

Yogyakarta, Minggu Kliwon, 9 Juli 2017
Koalisi Pecinta Penyiaran Sehat Indonesia
Narahubung:
Puji Rianto (081326644427)
Intania (085640112872)

Anggota Koalisi
1. PR2Media
2. Prodi Ilmu Komunikasi UII
3. JRKI
4. Satunama
5. Rumah Sinema
6. Jurusan Ilmu Komunikasi UNY
7. Prodi Ilmu Komunikasi UAJY
8. Jurusan Ilmu Komunikasi UPNVY
9. Perkumpulan Masyarakat Peduli Media
10.Perkumpulan Rumah Perubahan Lembaga Penyiaran Publik (RPLPP)
11.Prodi Ilmu Komunikasi UNIDA Gontor
12.Prodi Ilmu Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
13.Yayasan Festival Film Pelajar Jogja (FFPJ)
14.Sangkala
15.Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
(UMY)
16.Departemen Ilmu Komunikasi UGM
17.Ginjal KITA
18.SP kinasih Yogyakarta
19.Mitra wacana
20. Infest
21.LBH Pers Yogyakarta
22.Prodi Ilmu Komunikasi Unriyo
23.Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Ponorogo (UMPO)
24.Prodi Ilmu Komunikasi Univ Aisyiyah Yogyakarta
25. Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI) DIY

26.Rifka Annisa
27.Lakpesdam NU Gunungkidul
28.PKBI DIY
29.BPC Perhumas Pawitandirogo.
30.Combine Resource Institution
31.Deaf Art Community
32.Prodi Magister Ilmu Komunikasi Pascasarjana UAJY
33.Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Teknologi Yogyakarta (UTY)
34.Yayasan Abisatya yogyakarta
35.Lakpesdam NU DIY
36.Prodi Ilmu Komunikasi STPMD “APMD” Yogyakarta
37.Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Jember
38.Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
39.Perkumpulan Media Lintas Komunitas (MediaLink)
40.Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Luwuk Banggai
41. Ikatan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Indonesia Cabang Yogyakarta
42.Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Riau
(UMRI)
43.Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah
Palangkaraya
44.Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah
Jakarta
45.Prodi Ilmu Komunikasi UAD
46.Prodi Ilmu Komunikasi UHAMKA
47.Prodi Ilmu Komunikasi UMS
48.Departemen Komunikasi UNAIR
49.STIKOM Muhammadiyah Jayapura

50.Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB)
51.Pusat Informasi Difabilitas www.solider.or.id
52.AJI Yogyakarta
53.Departemen Ilmu Komunikasi FISIP UNDIP
54.Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak (Sapda)
55.Prodi Komunikasi Univ Trunojoyo Maduraj
56.Puskakom Publik Univ Trunojoyo Madura
57.Angkringan Media
58.Srikandi Lintas Iman
59.LPM Himmah UII
60.Prodi Ilmu Komunikasi UMM
61.Asosiasi Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam-ASKOPIS
INDONESIA
62.Komisi Media PWNU DIY
63.Lembaga Penyiaran NU DIY
64.Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta
65.Jogja Sehat Tanpa Tembakau (JSTT)

 

 

 

Yuk Ikut Melakukan Gerakan Literasi Media

Menganalisa konten saja tidak cukup

Oleh A. Pambudi dan Wening F.

Wening Fikriyati, peneliti Masyarakat Peduli Media (MPM), dalam kesempatan diskusi yang diselenggarakan oleh Forum Komunikasi Pers Mahasiswa (FKPM) Universitas Islam Indonesia (UII), memberikan beberapa cara untuk menganalisa konten dan sifat media sebagai tips untuk menjadi mahasiswa yang kritis melihat media (melek media).

Di antaranya adalah menganalisa apakah konten yang disajikan medai sudah lengkap? Apakah ada yang kurang?

Pada Minggu (13/3/2016) lalu di UII itu, Wening juga mengajak peserta, yang banyak pula di antaranya adalah pegiat pers mahasiswa, untuk ikut melakukan pendidikan literasi media. Wening menekankan bahwa literasi media adalah gerakan membangun kesadaran dan juga kemampuan masyarakat untuk mengendalikan penggunaan media dalam memenuhi kebutuhannya.

Yusdani, pembicara lainnya dari Pusat Studi Islam (PSI) UII, menegaskan bahwa media apapun yang dikelola oleh masyarakat tidak akan lepas dari ideologi di balik pemiliknya. Wening menambahkan, oleh karena itu masyarakat harus memiliki kesadaran dan pemahaman untuk melek dan kritis terhadap media.

Jika sudah begitu, selayaknya masyarakat dapat ikut mengajak individu atau kelompok lain di lingkungan sekitarnya agar dapat pula menjadi seperti apa yang dipresentasikan Wening: menjadi melek media yaitu memiliki kemampuan menyikapi dampak informasi yang diterimanya dan mengguna-kannya secara bijak sesuai isu yang relevan dengan kehidupannya. Jika ingin melek media, masyarakat dituntut bisa menganalisa konten dan sifat media. Namun apakah itu cukup? apa gerakan literasi media selain ini yang bisa kita lalukan selanjutnya?

Berikut saran dari Wening:

1. Pendampingan dan pemberdayaan masyarakat untuk kritis melihat media

Seringkali media, terutama televisi, dijadikan pengasuh anak, teman pengantar tidur, atau sarana hiburan. Orang tua menyetrika, anak ditontonkan televisi agar diam, tenang, dan tidak menganggu pekerjaan orang tua atau agar tidak berlari-larian. “Orang tua juga sayangnya seringnya tidak tahu apa yang ditonton si anak,” jelas Wening. Padahal banyak tayangan televisi yang tidak aman untuk anak.

Maka tidak cukup hanya melek media diartikan memahami tentang cara kerja dan kualitas televisi yang buruk. Melek media berarti juga memahami bahwa perlu kegiatan alternatif lain selain menonton televisi.

2. Melatih Membuat Media Alternatif sebagai konten tandingan

Salah satu media alternatif adalah memproduksi media sendiri berbasis komunitas sebagai konten tandingan atas konten media arusutama yang tidak berkualitas. Wening mengatakan pada peserta diskusi pers mahasiswa ini, bahwa pers mahasiswa adalah salah satu produk media yang dapat menjadi alternatif di antara sesaknya informasi tidak valid dan bias kepentingan dari media arusutama. Jurnalisme warga adalah alat penting untuk menjadi melek media dan melawan konten arusutama yang sarat kepentingan politik.

3. Diskusi, penelitian, dan publikasi

Memerbanyak diskusi dan penelitian terhadap media, perilaku, dan dampaknya juga dapat meningkatkan kedasaran kritis terhadap media. Hasil diskusi dan penelitian dapat dipublikasikan secara masif dan luas untuk memperkuat tingkat melek media kita.

Menjadi Mahasiswa Melek Media di Era Banjir Informasi

Kini media massa menyebar informasi bercampur antara fakta, opini, gosip, asumsi, bahkan propaganda. Bagaimana menjadi mahasiswa yang kritis (melek) atas perilaku media macam ini?

oleh A. Pambudi dan Wening F.

 

Lewat media sosial, beberapa peristiwa mengemuka dan seketika menjadi berita hangat dengan cepat atau sering kini disebut menjadi trending topic. Selainkarena karakter media sosial yang sifatnya cepat, tersebar luas, dan masif, faktor pengguna juga mempengaruhi suatu peristiwa menjadi cepat tersebar dan hangat seketika bahkan dalam hanya hitungan menit.

Jika peristiwa atau informasi yang disebar pengguna adalah informasi yang sudah terkonfirmasi, bukan masalah. Namun jika informasi yang disebar pengguna belum terkonfirmasi atau bahkan masuk kategori fitnah dan fiktif seringkali akibatnya bisa fatal dan cenderung destruktif. Maka sudah menjadi keniscayaan, pengguna harus kritis dalam menerima dan membaca informasi dari media. Bagaimana menjadi kritis terhadap media?

Yusdani, peneliti di Pusat Studi Islam Universitas Islam Indonesia (UII), dalam kesempatan diskusi di UII, di depan lebih dari seratus peserta, mengatakan ada dua cara kita untuk membaca media. Biasanya, mahasiswa saat ini hanya membaca permukaan. “Dan membaca permukaan itu berbahaya,” katanya. “Yang seperti ini adalah pembaca yang tertipu,” tambah Yusdani. Maka perlu meningkatkan cara membaca itu menjadi membaca yang tidak terbaca atau yang biasa disebut membaca narasi tak terbaca. “Inilah yang disebut dengan membaca yang bersifat kritis,” jelas Yusdani.

Selain itu, Wening Fikriyati, peneliti Masyarakat Peduli Media (MPM), dalam kesempatan yang sama, memberikan beberapa cara untuk menganalisa konten dan sifat media sebagai tips untuk menjadi mahasiswa yang kritis melihat media (melek media). Apa saja? Berikut paparan Wening pada diskusi “Mahasiswa Melek Media” yang diselenggarakan oleh Forum Komunikasi Pers Mahasiswa (FKPM) Universitas Islam Indonesia (UII) pada Minggu (13/3/2016) lalu di UII.

Kemukakan pertanyaan berikut pada diri anda ketika membaca dan mendapat informasi dari media:

1. Jenis konten apa yang saya temui?

Apakah konten ini termasuk jenis informasi atau berita yang sudah terverifikasi? Atau kenali juga jangan-jangan berita yang disampaikan hanyalah pernyataan-pernyataan dari narasumber tanpa menyentuh kedalaman dan realitas sosiologis peristiwa. Seringkali kita tidak sadar bahwa berita yang dipaparkan justru corong kepentingan ekonomi dan politik pihak tertentu. Artinya, kita tidak bisa percaya mentah-mentah pada informasi yang kita terima.

Saat kita melihat atau membaca informasi di media, kenali jenis konten apa yang disajikan apakah informasi tersebut merupakan produk jurnalistik, opini, atau iklan. Seringkali kita temukan di media massa misalnya, sebuah tulisan yang sebenarnya adalah opini tetapi tampaknya seperti berita. Dengan memahami jenis konten ini, maka kita akan dapat menyikapi suatu informasi secara tepat, apakah informasi tersebut berdasarkan fakta atau pendapat pribadi.

2. Apakah informasinya komplit, jika tidak, apa yang kurang? Apa yang hilang dan dihilangkan?

Apakah unsur 5w+1h (when, where, what, why, who, how) dijelaskan dengan gamblang dan tidak cenderung ditutupi? Tidak bisa dipungkiri bahwa konten media telah dikonstruksi sesuai perspektif media. Konstruksi tiap media bisa berbeda-beda dan disampaikan dengan beragam cara. Mulai cara yang halus, melalui idiom, analogi, dan peribahasa, atau cara terang-terangan dengan menghilangkan fakta-fakta yang tidak mendukung kepentingan media yang bersangkutan.

Suatu informasi yang tidak lengkap dapat menimbulkan persepsi yang keliru misalnya berita yang tidak mengandung unsur why (mengapa) dapat mengaburkan konteks dari informasi yang disajikan. Untuk mengetahui kelengkapan suatu informasi bisa kita gunakan panduan 5W + 1H,

3. Siapa dan apa sumbernya, dan mengapa saya harus mempercayainya?

Ketahui sumber yang dijadikan rujukan. Inilah yang disebut kritis. Kritis bukan berarti membenci. Kritis artinya juga skeptis dan curiga terhadap setiap detil dari informasi yang kita terima. Menganalisa dengan mempertanyakan kembali siapa dan apa sumber yang disampaikan dalam berita dapat membantu kita memahami seberapa baik derajat berita yang kita terima.

Seringkali berita dan informasi yang ditulis mengutamakan kecepatan tanpa akurasi. Akibatnya unsur “siapa” dan “apa” atau bahkan “kenapa” seringkali menimbulkan pemahaman yang tak utuh oleh kita sebagai pembaca. Yang juga sering terjadi, demi mengejar klik dan rating, media menulis judul dengan bombastis, sensasional, dan tak jarang tidak sesuai dengan isi berita.

Curigai pula tiap konten media yang anda baca. Sebab banyak pula tulisan yang sebetulnya fiktif, miskin data, tak bersandar pada fakta, dan sangat kuat muatan propagandanya tetapi diklaim sebagai berita. Tidak usah terburu menekan tombol share pada akun media sosial anda. Curigai, pahami, dan pikirkan dampaknya.

Mengetahui sumber informasi sangat penting agar tidak terjebak pada informasi yang keliru bahkan fiktif. Di media sosial banyak sekali informasi-informasi yang dibagikan tanpa sumber yang jelas.

4. Tanyakan, apa bukti yang disuguhkan dan bagaimana menguji atau membuktikannya?

Jika anda membaca berita, terutama berita online, seringkali kita menerima mentah-mentah. Sayangnya, banyak dari kita bukan hanya menerima berita tersebut, melainkan juga menyebarkannya ke banyak orang tanpa menguji bukti dan faktanya. Seringkali berita online, sangat mudah memelintir pernyataan narasumber yang konteksnya sangat berbeda. Berbeda dengan televisi yang bisa kita bisa cek langsung apa komentar yang diliput. “Jika di online, kita perlu curigai juga jika ada pernyataan yang kontroversial, perlu kita curigai. Buktinya apa?” kata Wening.

Contohnya, Wening menyayangkan perilaku pengguna media sosial belakangan. Perilaku-perilaku macam ini juga seringkali tidak disadari oleh mahasiswa. Informasi yang diterima dipercaya, bahkan tanpa tahu kebenaran informasi dan sumbernya, lalu disebarluaskan dan dibagikan. Wening bercerita kasus mahasiswa yang diketahuinya adalah aktivis, tetapi justru ikut menyebarkan foto meme soal orang yang mengaku islam dan mendukung ahok menjadi calon Gubernur DKI Jakarta pada 2016.

Penyebar foto ini tidak mengklarifikasi atau menguji bukti dari foto tersebut. Belakangan diketahui orang yang ada dalam foto tersebut adalah islam, bukan mengaku-daku. “Ini sudah salah, fitnah, lalu disebarluaskan,” kata Wening. “Nah ini yang menyebarkan pun bukan orang tidak berpendidikan, bahkan yang berpendidikan pun tidak menyadarai kesesatan semacam ini,” tambahnya.

5. Ketika membaca, mendapatkan dan menerima berita atau informasi dari media kita patut bertanya apakah ada penjelasan atau pemahaman alternatif/ tandingan.

Setelah kita mengetahui bagaimana kualitas suatu berita, kita juga perlu membandingkan dengan sebanyak mungkin media lain sebagai alternatif. Biasakan membaca berita dengan topik dan isu yang sama minimal pada dua atau empat media berbeda. Ketika itu ada isu yang sensasional, coba bandingkan dan komparasikan antar media.

Kadang-kadang, jika itu adalah berita yang diangkat berdasar press release, kemungkinannya akan ada banyak jurnalis yang meliputnya. Ada kemungkinan pernyataan yang mengemukan pada konferensi pers ini akan dikutip lebih dari satu media. Coba bandingkan, apakah kutipan yang ditulis sama atau berbeda. Biasanya perbedaan menulis kutipan pada peristiwa yang sama dipengaruhi oleh kecenderungan yang dimiliki oleh pemilik medianya.

Yusdani memaparkan, penting bagi mahasiswa, juga bagi siapapun, untuk mengerti alat baca: (1) memahami media itu untuk kepentingan siapa?, lalu (2) Gagasan dasar media itu untuk siapa? elit atau alit?

Selayaknya pers, juga pers mahasiswa, punya keberpihakan untuk membela masyarakat. Jika mahasiswa tidak punya alat baca seperti ini, maka mahasiswa akan percaya mentah-mentah atas apa yang ditampakkan di permukaan. Perlu dipahami pula bahwa realitas media yang selalu kita konsumsi setiap hari belum tentu adalah realitas empirik sesungguhnya.

Tugas pers mahasiswa harusnya sampai pada, melihat ada apa di balik media-media yang kita konsumsi. Bahwa media kini tidak steril dari kepentingan,” pesan Yusdani di depan peserta yang kebanyakan adalah pegiat pers mahasiswa.

6. Tanyakan pada diri kita juga, apa yang kita pelajari dari berita yang kita baca itu. Apakah informasi itu penting untuk kita.

Seringkali kita mengonsumsi berita-berita atau informasi yag tidak relevan dengan kehidupan kita dan itu justru kita terjebak dalam pusaran perdebatan yang melelahkan tapi sebenarnya tidak berhubungan dengan kehidupan kita. (editor. wening)

DISKUSI PUBLIK MEDIA SOSIAL UNTUK PILPRES YANG BEKUALITAS DAN BERADAB

Pascapelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif 2014 (Pileg), penggunaan media sosial untuk kepentingan Pemilu Presiden 2014 (Pilpres) cenderung meningkat. Apalagi setelah diumumkannya pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden (Capres/Cawapres) oleh masing-masing partai politik dan koalisinya, intensitas penggunaan sosial media untuk kampanye Pilpres makin tinggi.
Ada berbagai varian dalam pemanfaatan media sosial untuk kepentingan kampanye Pilpres. Pertama, untuk mempublikasikan gagasan, visi, misi, dan program kerja Capres/Cawapres. Fungsi ini lebih banyak dijalankan secara aktif oleh masing-masing Tim Kampanye. Kedua, untuk melipatgandakan berita-berita yang dipublikasikan oleh pihak lain di luar Tim Kampanye, termasuk oleh media massa lain. Fungsi ini ada yang dijalankan oleh Tim maupun pendukungnya, maupun oleh lawannya. Ketiga, untuk memberikan tanggapan atas berita-berita terkait dengan pencapresan. Fungsi ini dijalankan oleh pelaku media sosial baik secara individual maupun kelompok. Keempat, untuk melakukan serangan-serangan yang bertujuan untuk memecah perhatian terhadap isu tertentu dari masing-masing pendukung capres/cawapres. Fungsi ini tampaknya dijalankan oleh “kekuatan terlatih”, tetapi tidak maksud dan tujuannya tidak diketahui pasti untuk siapa.
Di antara empat jenis varian tersebut, hanya varian pertama yang menunjukkan kondisi normatif. Tiga jenis jenis lainnya, lebih banyak menampakkan karakter yang kasar, bengis, licik, jahat, menyesatkan, saling merendahkan, saling menyerang, dan lain-lain yang bersifat negatif. Secara umum produksi informasi dalam sosial media kita dalam kaitan Pilpres 2014 mencerminkan masyarakat yang tidak beradab.
Jika kecenderungan bermedia sosial dalam rangka Pilpres berlangsung seperti sekarang, hal tersebut berpotensi merusak harmoni sosial, dan merusak sikap mental atau karakter generasi muda mengingat pengguna terbanyak media sosial adalah kalangan mereka. Penggunaan media sosial untuk Pilpres dengan karakter yang ada sekarang ini hanya akan mereproduksi “kelainan jiwa sosial” bangsa dan berpotensi melemahkan kehidupan demokrasi.
Mengingat media sosial memiliki jangkauan global, simultan, dan personal, sudah seharusnya lebih diarahkan untuk mewujudkan Pilpres yang Berkualitas dan Beradab. Dengan demikian, para pengguna media sosial seharusnya bertindak secara cerdas, kritis, tetapi menjunjung tinggi kearifan. Penggunaan media sosial dalam Pilpres seharusnya memberikan kontribusi positif bagi calon pemilih untuk mengetahui rekam jejak secara obyektif tentang Capres/cawapres, membangun tradisi pemilih yang rasional, dan mempertinggi kualitas kebudayaan bangsa. Untuk meningkatkan peran media sosial dalam rangka menciptakan Pilpres yang berkualitas dan beradab, perlu dilakukan Diskusi Publik yang melibatkan berbagai kalangan.

Permasalahan
Diskusi publik ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan utama, bagaimana seharusnya menggunakan media sosial agar dapat mewujudkan Pilpres 2014 yang bekualitas dan beradab?

Tujuan Diskusi Publik
1. Membangun kesadaran bersama mengenai pentingnya menggunakan media sosial untuk mewujudkan Pilpres 2014 yang
berkualitas dan beradab.
2. Mendorong Tim Pemenangan Capres/Cawapres beserta pendukungnya agar menggunakan media sosial untuk mencerdaskan,
mendidik, dan memberikan informasi obyektif tentang rekam jejak Capres/cawapres kepada calon pemilih.
3. Membangun kesepakatan bersama tentang bagaimana seharusnya menggunakan media sosial untuk mewujudkan Pilpres 2014
berkualitas dan beradab.

Peserta Diskusi
Peserta Diskusi Publik diharapkan sekitar 50 orang yang terdiri dari berbagai kalangan baik yang diundang oleh MPM maupun KPU DIY. Latar belakang peserta diharapkan beasal dari:
1.Komisioner KPU DIY dan jajarannya
2.Bawaslu DIY
3.Tim Sukses masing-masing Capres/cawapres
4.Pengelola media sosial
5.Jurnalis
6.Akademisi, mahasiswa, pelajar
7.Pegiat Ogranisasi Masyarakat Sipil
8.Warga masyarakat yang tertarik dengan isu tersebut

Pola Diskusi Publik
Dalam diskusi ini tidak ada narasumber utama karena semua peserta mempunyai kedudukan sebagai pembicara. Oleh karena itu peran Moderator (Budhi Hermanto) menjadi sangat sentral karena akan menentukan tercapainya tujuan diskusi. Dengan demikian, format tempat duduk sebaiknya dibuat melingkar, tidak perlu meja. Untuk memulai diskusi, moderator dapat menunjuk peserta menyampaikan pemikirannya sebagai pemantik

Waktu dan Tempat Diskusi
Diskusi Publik akan diselenggarakan di Kantor KPU DIY, pada hari Jumat, 6 Juni 2013 pukul 13.00 sampai dengan selesai.

Penyelenggara Diskusi
MPM bekerjasama dengan KPU DIY, JRKI, dan Combine Resource Institution (CRI)
Sekretariat: Masyarakat Peduli Media (MPM)
Jl. Ontorejo Gang Parikesit No. 97 Wirobrajan Yogyakarta
Telpon: (0274) 417982 CP. 0878 8373 3232
Email: mpm_jogja@yahoo.co.id
Website: www.pedulimedia.or.id

DISKUSI PUBLIK Nasib Penyiaran di Tahun Politik, Bagaimana UU Penyiaran kedepan Menjawab?

Latar Belakang
Tahun 2013-2014 adalah tahun politik, dimana pada bulan april 2014 mendatang akan diselenggarakan pemilihan umum dilanjutkan pemilihan presiden. Hingar bingar politik di Indonesia diperkirakan akan memanas pada tahun politik ini, akibat perseteruan peserta pemilu dalam menggalang massa pendukung.

Peran media dalam perhetalan politik tersebut tentu sangat penting, tidak hanya untuk mensosialisasikan tentang perhelatan pemilu, tapi media tentu akan menjadi rebutan partai politik dan politikus sebagai alat pembentukan citra politik.

Lebih khusus bagi media penyiaran, dengan daya kemampuan visual dan audio yang dimiliki, maka media penyiaran akan menjadi “rebutan” para aktor politik dalam membangun citra untuk penggalangan massa di tahun politik.

Sayangnya, dunia penyiaran di Indonesia belum cukup sehat. Apalagi sejumlah tokoh politik di Indonesia bahkan menguasai media penyiaran, atau setidaknya beberapa partai politik berafiliasi dengan pemilik media penyiaran, akibatnya keberimbangan informasi yang tersaji di media penyiaran pada tahun politik ini diragukan keseimbangannya.

Kita memiliki regulasi penyiaran berupa Undang-undang Penyiaran No 32 tahun 2002, dan bebagai peraturan pemerintah sebagai aturan turunannya, termasuk regulator penyiaran bernama Komisi Penyiaran Indonesia.

Namun, regulasi tersebut masih bisa “diakali” datau disiasati oleh oleh pelaku media penyiaran yang nakal. Peran regulator KPI juga lemah, karena kewenangannya yang terbatas.

Mencermati hal tersebut diatas, publik harus berani melakukan kontrol atas peran media, khususnya media penyiaran agar intervensi “bos media” dalam mendikte media miliknya, dapat diketahui dan dikontrol oleh publik.

Saatnya publik harus bergerak dan bertindak, untuk membantu terwujdunya demokrasi penyiaran di tahun politik. Agar isi media penyiaran menjadi lebih berimbang, adil, lagi mencerahkan khalayak.

Tujuan

1. Membangun kerja kolaborasi antar lembaga/individu pegiatan penyiaran dan aktivis domokrasi di Indonesia untuk melakukan pemantauan terhadap lembaga penyiaran di Indonesia agar lebih adil dan berimbang dalam penyajian informasi politik.
2. Mendorong publik secara luas menjadi pemirsa yang cerdas dalam mensikapi pemberitaan politik yang dilakukan oleh media penyiaran.
3. Merumuskan catatan sebagai bahan masukan bagi lembaga penyiaran di Indonesia melalui Komisi Penyiaran Indonesia.

Peserta

1. Aktivis penyiaran
2. Aktivis demokrasi
3. Akademisi

Pembicara

1. Anton Birowo (Akademisi)
2. Masduki (Masyarakat Peduli Media- MPM)
3. R.Kristiawan (Tifa)
4. Imam Prakoso (AMARC)
5. Iman Abdurahman (JRKI)
6. Pansus RUU Penyiaran
7. KPI Pusat

Pelaksanaan
Hari/tanggal : Jum’at, 26 Juli 2013
Lokasi : Ruang Seminar lantai 3, Perpustakaan / Gedung Teresa Universitas
Atmajaya, Jl Babarsari No 6 Yogyakarta
Waktu : 15.00 s/d selesai (Dilanjutkan dengan Buka Puasa Bersama)

Penyelanggara
Masyarakat Peduli Media (MPM) dan Jaringan Radio Komunitas Indonesia (JRKI), bekerjasama dengan Fisip UAJY, Hivos, dan Combine Resource Institution (CRI)
Sekretariat:
Masyarakat Peduli Media (MPM)
Jl. Ontorejo Gang Parikesit No. 97 Wirobrajan Yogyakarta 55255
Tlp.Faks (0274) 417982 email: mpm_jogja@yahoo.co.id HP. 0815 697 3022
Website: www.pedulimedia.or.id

Seminar “Internet & Media Sosial sebagai Saluran Berekspresi Pegiat Informasi untuk Perubahan Sosial “


Latar Belakang
Kebebasan berekspresi dan berinformasi di Indonesia walaupun telah dilindungi oleh berbagai instrument hukum fundamental seperti UUD-45, tetap saja dalam prakteknya mengalami berbagai tantangan dan hambatan. Sejumlah aktifitas di ranah maya, khususnya yang terkait dengan kebebasan berekspresi dan berinformasi, mengalami berbagai tekanan yang tidak bisa dianggap sepele. Ancaman penjara, lumrah dikenakan pad amereka, para pegiat informasi online, seperti pewarta warga, blogger, pengguna twitter ataupun facebook yang melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui informasi. Keberadaan pasal karet tentang Pencemaran Nama Baik, yaitu Pasal 27 Ayat 3 UU ITE misalnya, terbukti acapkalidigunakanolehmereka yang tidaksepakatdengansuatuinformasi yang disampaikan oleh pihak lain, untuk mengancam penyampai informasi tersebut. Entah itu informasi berupa keluhan atas pelayanan suatu jasa, dugaan korupsi ataupun sekedar kritik atas klaim berlebihan yang disampaikan pihak lain.

Tujuan
Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para peserta baik dari pegia tinformasi, akademisi ataupun dari kalangan umum tentang kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan kebebasan berekspresi dan berinformasi di Indonesia dari sudut pandang hukum (kebijakan) dan kasus empiris, khususnya yang disampaikan melalui media baru berbasiskan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Selain itu akan dipaparkan pula manfaat Internet dan media sosial, untuk menginisiasi, memfasilitasi ataupun mendorong transparansi, akuntabilitas dan perubahan sosial di masyarakat. Dengan demikian para peserta akan mendapatkan pemahaman yang cukup tentang guna dan cara memanfaatkan informasi dan layanan di ranah maya untuk mendorong tercapainya masyarakat madani Indonesia yang berdaya.

Format, Target dan Prasyarat Peserta
Seminar/diskusi terbuka, target peserta pegiat informasi, akademisi dan khalayak umum dengan target peserta sekitar 100 orang.

Tempat dan Waktu Acara

Untuk tempat pelaksanaan sebagai berikut:
Hari/tanggal : Rabu, 8 Mei 2013
Waktu : Jam 09:00 WIB s.d 15:00 WIB
Tempat : Ruang Seminar Lantai 3 Perpustakaan/Gd. Theresa Universitas Atma Jaya
Jl. Babarsari No. 6 Jogjakarta

Prosedur Keikutsertaan

Para peserta tidak dipungut biaya. Meskipun demikian yang berminat untuk mengikuti acara di Jogja harus mendaftarkan diri terlebih dahulu ke email mpm_jogja@yahoo.co.id atau SMS 0856 4336 1211 (Sdri. Wening). Mohon tulis:
1.Nama : …………
2.Nomor ponsel : …………
3.Alamat email : …………
4.Mendaftar atas nama : ………… *individu atau organisasi
5.Nama organisasi : ………… * jika atas nama organisasi
6.Memerlukan sertifikat : ………….*Iya atau Tidak (bila mengikuti seminar hingga usai)
7.Yakin bisa ikut serta : ………….* Yakin atau Tidak Yakin

Fasilitas

Bagi 50 peserta yang mendaftar terlebih dahulu akan mendapatkan:
1.CD Kompilasi berisi: e-Book Internet Sehat dan Clips Internet Sehat, Film Linimassa 1 dan 2, e-book 10 Taktik Ubah Informasi Menjadi Aksi, serta
2.Sertifikat keikutsertaan (berdasarkan permintaan dan akan dikirimkan melalui pos)

Susunan Acara dan Target Keluaran (Output) >>> JOGJAKARTA
8 Mei 2013 di UniversitasAtma Jaya Jogjakarta

-09.00 – 10.00 WIB
Persiapan, Registrasi, Pembukaan oleh perwakilan Universitas Atma Jaya dan Masyarakat Peduli Media

-10.00 – 12.00 WIB
>Teknologi untuk Transparansi, oleh Shita Laksmi (SEATTI)
>Media Sosial untuk Perubahan Sosial, oleh Donny B.U. (ICT Watch)
>Pengantar & Fasilitator: BudhiHermanto (MPM)
Output:
Peserta akan dapat memahami manfaat Internet untuk menginisiasi perubahan sosial di masyarakat. Peserta juga
akan mendapatkan paparan tentang contoh implementasi teknologi untuk mendukung keterbukaan dan transparansi
kepada publik yang pro pada egalitarisme berkebangsaan.

-12.00 – 13.00 WIB
>Ishoma

-13.00 – 15.00
>Berekspresi Online dan HAM, oleh Wahyudi Djafar (ELSAM)
>Menggugah dengan Media Baru, oleh Dandhy Dwi Laksono (AJI)
>Pengantar & Fasilitator: Rapin Mudiardjo (ICT Watch)
Output:
Peserta akan dapat memahami manfaat Internet untuk menginisiasi perubahan sosial di masyarakat.
Peserta juga akan mendapatkan paparan tentang contoh implementasi teknologi untuk mendukung keterbukaan dan transparansi kepada publik yang pro pada egalitarisme berkebangsaan.

Pelaksana Acara

Acara ini didukung sepenuhnya oleh FISIP Universitas Atma Jaya Jogjakarta, Combine Resource Institute (CRI), MasyarakatPeduli Media (MPM), dan ICT Watch.

UNDANGAN DISKUSI PUBLIK “Kode Etik Filantropi Mediamassa”


Term Of Reference
Sosialisasi dan Diskusi Publik KODE ETIK FILANTROPI MEDIAMASSA

Latar Belakang

Media telah memainkan peranan penting dalam kegiatan kedermawanan sosial (filantropi) yang
berkembang pesat di Indonesia dalam 15 tahun terakhir. Selain berperan dalam memberitakan
berbagai persoalan, musibah dan bencana yang terjadi di masyarakat, media juga sukses mencetak
dirinya sebagai ‘mesin pengumpul sumbangan” yang efektif. Selai nya dalam menggalang
sumbangan, juga ditemui beragam persoalan akuntabillitas di media pengelola sumbangan.
Misalnya, penggunaan rekenening perusahaan dan pribadi untuk menampung sumbangan, tidak
membuat dan menyampaikan laporan hasil penggalangan sumbangan, sampai tiadanya akses dan
keterlibatan masyarakat untuk memberikan masukan, mengontrol serta mengawasi pengelolaan
sumbangan. Selain itu, juga ditemukan beragam persoalan yang terkait etika dan hukum. Misalnya,
Pemanfaatan sumbangan dari publik untuk kegiatan CSR perusahaan media, penyaluran sumbangan
untuk kepentingan partai dan tokoh politik tertentu, serta penggunaan gambar-gambar bencana/
musibah sebagai sarana promosi program secara berlebihan.

Untuk mengatasi persoalan ini, dewan pers memfasilitasi para pengelola sumbangan di media
sepakat untuk merumuskan kode etik filantropi media massa. Kode etik ini diperlukan karena
Undang-Undang Pers, kode etik jurnalistik dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program
Siaran (P3SPS) tidak mengatur soal penghimpunan dana masyarakat oleh media.Kode etik ini
dirumuskan oleh tim perumus yang terdiri atas perwakilan pengelola sumbangan masyarakat di
media cetak, elektronik dan website/ siber. Draft kode etik yang dihasilkan kemudian disosilisasikan
kepada masyarakat dan asosiasi perusahaan serta profesi media melalui website dewan pers, milist
dan lokakarya untuk mendapatkan masukan. Draft kode etik ini selanjutnya ditetapkan dalam rapat
pleno dewan pers pada 11 Januari 2013 sebagai salah satu peraturan dewan pers. Kode etik
filantropi media massa ini diharapkan bisa menjadi pedoman umum, rujukan dan instrumen edukasi
bagi Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa dalam penggalangan/penerimaan,
pengelolaan, serta penyaluran sumbangan masyarakat. Selain itu, kode etik ini juga berfungsi
sebagai regulasi internal yang mengikat bagi praktisi media saat menjalankan kegiatan filantropi.

Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya pengelola sumbangan di media massa,
terhadap substansi kode etik filantropi mediamassa, Dewan Pers bekerja sama dengan PFI dan PIRAC
akan menggelar sosialisasi sekaligus peluncuran kode etik filantropi media massa. Sosialisasi ini juga
diharapkan bisa menjadi sarana pembelajaran dan peningkatan kesadaran pengelola sumbangan di
media massa di Indonesia mengenai pentingnya profesionalisme dan akuntantabilitas dalam
pengelolaan sumbangan publik.

Waktu dan Tempat kegiatan

Kegiatan ini ini akan dilaksanakan pada:
Hari/Tanggal : Rabu, 6 Februari 2013
Waktu : Pukul 08.30 – 12.00 wib
Tempat : Ruang Seminar Perpustakaan Lantai III, Gedung Teresa Kampus Fisip UAJY
Jl. Babarsari No. 6 Yogyakarta

Peserta kegiatan

Kegiatan ini akan diikuti oleh 100 peserta aktif yang berasal dari: Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Pemerhati Media, Media massa, Instansi pemerintah, dan Lembaga sosial Lainnya.

Pelaksana Kegiatan
Kegian ini diselenggarakan oleh PFI dan PIRAC bekerjasama dengan Masyarakat Peduli
Media (MPM) Yogyakarta dan didukung oleh TIFA Foundation.

Konfirmasi/informasi lebih lanjut bisa menghubungi:
Widodo Iman Kurniadi
Masyarakat Peduli Media (MPM)
Jl. Ontorejo Gang Parikesit No. 97 Wirobrajan Yogyakarta
Telp : 0274 – 6549445 HP. 0815 697 3022;
Email: mpm_jogja@yahoo.co.id / widodo_iman@yahoo.co.id

 

lebih lengkap bisa unduh TOR Sosialisasi Kode Etik Filantropi Media Massa

 

 

 

 

Kala Publik Berdaya dan Bersinergi

Publik bisa menentukan tayangan televisi, bukan hanya rating.

Oleh A. Pambudi W.

“Kalau ada yang jahat sama aku nanti aku tembak, aku bunuh, aku bom,” kata anak didik Retno Manuhoro suatu ketika setelah menonton film perang. Kali lain, Nurul Hidayati, rekan Retno, mendapati anak didiknya yang berkata pada ibunya,”Aku mau bunuh diri,” kata anak itu sambil bersiap melompat dari motor yang dikendarai ibunya. Tak jarang anak didik Retno mengantuk di sekolah. Sebabnya si anak sering menonton televisi malam harinya. Bahkan ada anak didiknya yang sering menonton televisi sendiri di kamar tidurnya, karena orang tuanya bekerja.

Retno dan Nurul adalah pendidik PAUD di Ungaran. Keduanya sering mendapati anak didiknya berkata begitu karena menonton televisi malam harinya.

Beberapa temuan kejadian ini membuat Retno gelisah pada tayangan televisi. Dampak tayangan televisi tak semuanya baik. Ia dan beberapa guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) akhirnya berinisiatif menyisipkan muatan melek media dalam pengajaran. Retno dan rekan-rekannya menamakan komunitas pegiat literasi (melek) media itu dengan nama Jantaka. Kini pegiat Jantaka berasal dari bermacam profesi, seperti guru PAUD, akademisi, jurnalis, dan mahasiswa yang tinggal di Ungaran dan Semarang.

Lembaga dan komunitas sejenis Jantaka kini telah ada di beberapa kota seperti Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Kudus, Salatiga, dan Solo. Lembaga dan komunitas ini telah melakukan gerakan melek media di daerahnya meski dengan cara yang berbeda. Banyaknya komunitas gerakan melek media ini menginspirasi Lembaga Studi Pers dan Informasi (Lespi), lembaga yang bergerak pada melek media di Semarang, bekerja sama dengan Yayasan Tifa, Jakarta, mengumpulkan pegiat lembaga dan komunitas itu. Acara yang diadakan di Hotel Quest, Semarang, itu dihadiri sekira 40 orang. Lespi mengadakannya agar pegiat literasi media dapat berbagi pengalaman dan saling menguatkan aktivitasnya. Lespi menamakan acara yang berlangsung pada 15 Desember lalu itu dengan tajuk “Jambore Literasi Media”.

Selain Retno dari Jantaka, Muhamad Heychael dari Remotivi, Jakarta, juga berbagi pengalaman. Heychael mengatakan Remotivi mendasarkan gerakan melek medianya pada riset. “Gerakan melek media kita harus melalui beberapa tahap agar perjuangan bisa menjangkau masyarakat luas,” kata Heychael. Tahapan itu adalah identifikasi masalah, lalu riset. Selain itu, gerakan melek media harus mencari keterkaitan tiap profesi dengan isu melek media. Tahap terakhir yang harus dilakukan, adalah membangun aliansi dengan pekerja televisi dan mencari sumber pendanaan. “Sumber pendanaan membuat nafas (perjuangan) kita tetap panjang,” tambahnya.

“Masyarakat selalu kalah bila berhadapan dengan industri televisi,” kata Lilik BW dari Lespi. Lilik BW sebagai angkatan pertama Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Tengah tahu benar bagaimana industri televisi bekerja. Menurut Lilik, Industri televisi tidak takut pada regulasi karena regulasi bisa disiasati. Namun industri takut pada penonton. “Kita sebagai pemilik frekuensi televisi berhak dan punya kewajiban untuk menggugat televisi,” kata Lilik. Heychael menambahkan bahwa publik harus berdaya. Publik bisa menentukan tayangan televisi, bukan hanya rating.

Retno menambahkan, pendampingan oleh orang tua penting dalam pendidikan melek media pada keluarga. “Berdasarkan pengalaman, baik di kota maupun di desa, pendampingan orang tua terhadap anak menonton televisi juga tidak ada. Alasan orang tua macam-macam,” kata Retno. Menurutnya, jenjang pendidikan orang tua yang tinggi juga tidak menjamin orang tua sadar pentingnya mendampingi anak.

Budhi Hermanto dari MPM, Yogyakarta, urun pendapat. Ia mengatakan industri televisi memiliki kepentingan-kepentingan politik yang selalu dititipkan pemilik lewat medianya. Ia menyontohkan dengan memerlihatkan cuplikan tayangan salah satu stasiun televisi swasta. Tayangan itu memerlihatkan pada forum bagaimana pekerja televisi memilih diksi yang sesuai dengan kepentingan pemilik media. Lelaki berkacamata ini kemudian memantik forum agar bergerak bersama menggugat televisi. “Kita mau ngapain kalau lihat situasi televisi kita seperti begini?” tanya Budhi. “Kita harus bersama-sama dan perbanyak kekuatan untuk menggugat televisi karena industri media begitu kuat,” jawabnya. Gerakan melek media di masing-masing daerah akan sulit menghadapi industri televisi jika tak bergerak bersama.

Jambore Literasi Media, yang juga pernah dilaksanakan Masyarakat Peduli Media (MPM) pada februari lalu, kali ini diselingi dengan lomba dongeng anak tentang melek media. Anak-anak usia sekolah berlomba mendongeng dengan muatan melek media. Isi dongengnya macam-macam, dari cerita anak yang malas belajar karena suka menonton televisi, sampai cerita anak yang sangat percaya dengan tren paras cantik yang dikonstruksi oleh iklan kosmetik. Lomba ini merupakan salah satu metode cukup kreatif dalam pembelajaran literasi media yang dilakukan Lespi. Dongeng adalah salah satu kegiatan alternatif guna mengalihkan anak dari menonton televisi. Para pegiat literasi media dan masyarakat dampingan yang hadir bertepuk tangan takjub setelah memperhatikan seorang juara lomba dongeng bercerita dengan gaya yang ekspresif.

Menutup sesi ini, Irene dari Lespi, yang juga pekerja televisi, menjadi peserta diskusi terakhir yang mengungkap kesannya. “Terima kasih atas banyak ilmu dan vitamin dari forum ini,” kata Irene. “Terus semangat dan tekad bahwa idealisme harus tetap dijunjung di manapun kaki dipijak, saya dan teman-teman pekerja televisi masih punya harapan agar bisa berkarya dengan selalu membuat program yang memberi pembelajaran,” pungkasnya.q